Jakarta, BP2MI (16/10) - BP2MI selenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) Pusat dan Daerah yang dihadiri 23 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI se-Indonesia serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan BP2MI.

Dalam pembukaan Rapim Pusat & Daerah ini, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani beramah tamah untuk menguatkan silaturahmi dan memotivasi peningkatan kinerja UPT daerah sekaligus membuka forum diskusi bersama.

"UPT di daerah merupakan prajurit tempur di garda terdepan yang bekerja 24 jam untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran. Saya ingin tekankan bahwa fokus saya sebagai Kepala BP2MI adalah memberikan pelayanan dan pelindungan yang utuh kepada PMI. Saya inginkan hal tersebut juga menjadi fokus seluruh Kepala UPT BP2MI," ungkap Benny dalam pembukaan Rapim Pusat dan Daerah BP2MI di Aula Gedung BP2MI, Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Diungkapkan Benny, bahwa di tengah carut marutnya permasalahan pelindungan PMI, hal yang paling penting adalah timbulnya kesadaran ideologis, bukan hanya menciptakan kebijakan tapi juga keberpihakan kepada PMI.

"Kita harus memiliki rasa empati dan simpati kepada mereka, para PMI yang merupakan saudara-saudara kita. Mereka adalah pembayar pajak yang hasilnya dapat kita nikmati sebagai gaji ASN. Kesadaran ideologis ini yang harus tersimpan rapi dalam hati dan pikiran setiap kita. Jangan sampai terjebak hanya dalam kebijakan birokratis dan teknokratis, bukan hanya pada penyerapan anggaran," tegas Benny.

Ditambahkan oleh Sekretaris Utama BP2MI, Tatang Budie Utama Razak, Rapim ini diselenggarakan untuk membahas evaluasi pelayanan penempatan dan pelindungan PMI, khususnya revitalisasi UPT BP2MI.

"Diharapkan seluruh pejabat di lingkungan BP2MI baik di pusat maupun daerah, memiliki pandangan yang sama dan mengambil langkah proaktif dalam pelaksanaan revitalisasi Badan secara cepat, agar dapat beradaptasi dengan tuntutan tugas dan fungsi yang baru. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan transisi Badan telah dilaksanakan mulai tahun 2019 lalu, dan sesuai amanah UU Nomor 18 Tahun 2017 serta Perpres Nomor 90 Tahun 2019, maka masa transisi BNP2TKI menjadi BP2MI akan segera berakhir pada akhir tahun 2020," jelas Tatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, rangkaian kegiatan Rapim dilanjutkan dengan kegiatan Coaching Clinic Revitalisasi UPT BP2MI dalam rangka pendalaman kajian/analisis secara komprehensif terkait UPT BP2MI. 

Adapun terkait revitalisasi UPT BP2MI lebih lanjut disampaikan oleh Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, selaku Ketua Pokja Penataan Kelembagaan dan SDM, Teguh Hendro Cahyono.

"Dalam coaching clinic ini, bertujuan untuk menyatukan pemahaman kita terkait format UPT di daerah yang akan dijadikan ujung tombak pelayanan pelindungan PMI sesuai keinginan BP2MI dan keinginan regulasi. Selain itu, kita perlu menyiapkan diri sebaik mungkin untuk mendukung dan meyakinkan bahwa keberadaan UPT di daerah diperlukan untuk memberikan pelayanan dan pelindungan kepada PMI," jelas Teguh.

Hal yang tidak kalah penting juga disampaikan oleh Kepala BP2MI kepada seluruh Kepala UPT di daerah.

"Untuk ke depannya, saya harapkan terbentuknya koordinasi antara UPT BP2MI di daerah dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Jangan sampai di daerah sulit membangun sinergi dengan Pemda setempat, yang bisa menjadi kerugian dalam pelindungan PMI. Dengan penuh rasa hormat, saya mengajak agar kita semua bekerja secara sungguh-sungguh, bukan hanya berorientasi kepada penyerapan anggaran," tutup Benny. ** (Humas/Aff/MIT)

-