Berita Utama
Kunjungan Kerja Komisi IX ke Kota Batam
16.05
3 May 2019
2524
Batam, BNP2TKI (03/5) – Rombongan Anggota Komisi IX yang dipimpin oleh Irgan Chairul Mahfiz melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Kamis, (02/5/2019).
Kunker dilakukan untuk mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, Mitra kerja maupun dari masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN. Serta untuk memonitor pelaksanaan program program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI.Dalam kunjungan kerjanya, Irgan Chairul Mahfiz, diterima jajaran pemerintah daerah Provinsi Kepri di Ruang Rapat Gedung Graha Kepri, Kota Batam.
Menurutnya Irgan, pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.”Sekarang itu obat-obatan dijual bebas secara online, kita harus bisa memprotek agar obat obat tersebut aman buat masyarakat,” jelas Irgan.
Ia menjelaskan bahwa kota Batam mempunyai Indeks Pembangunan (IPM) tertinggi di Sumatera dan berada diposisi keempat se-Indonesia sejajar dengan Jakarta. Persoalan lain dalam ketenagakerjaan disinggung tentang pasar bebas dan tenaga kerja asing.
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Kepulauan Riau Raja Ariza, mengapresiasi kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua rombongan Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz ke Provinsi Kepulauan Riau.
Raja Ariza mengatakan, dulu Batam itu hanya nama kecamatan yang jumlah penduduknya sekitar 800 ribu jiwa, sekarang menjadi Kota Batam yang jumlah penduduknya sekitar 1,2 juta jiwa, sektor usahanya swasta dan kawasan industri.“Rakyat menginginkan pelayanan kesehatan semuanya gratis dan Pemerintah Daerah pun mempunyai keinginan yang sama,” katanya
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau Tagor Napitupulu mengatakan, ketika menerima lapoaran permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) selalu koordinasi dan komunikasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjung Pinang.
Kepala BP3TKI Tanjung Pinang Mangiring Hasoloan Sinaga mengatakan permasalahan PMI yang paling banyak di Kepulauan Riau adalah PMI yang bekerja di Luar Negeri bekerja secara musiman, sehingga harus ada aturan baru untuk melindungi para PMI.
Turut hadir dalam kunker Komisi IX ke Batam, Direktur Pelayanan Pengaduan BN2TKI R. Wisantoro, Kepala BP3TKI Tanjung Pinang Mangiring Hasoloan Sinaga, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Tanjung Pinang Yohan Maria Gideon Endro **** (Humas/ASH)
Kunker dilakukan untuk mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, Mitra kerja maupun dari masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN. Serta untuk memonitor pelaksanaan program program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI.Dalam kunjungan kerjanya, Irgan Chairul Mahfiz, diterima jajaran pemerintah daerah Provinsi Kepri di Ruang Rapat Gedung Graha Kepri, Kota Batam.
Menurutnya Irgan, pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.”Sekarang itu obat-obatan dijual bebas secara online, kita harus bisa memprotek agar obat obat tersebut aman buat masyarakat,” jelas Irgan.
Ia menjelaskan bahwa kota Batam mempunyai Indeks Pembangunan (IPM) tertinggi di Sumatera dan berada diposisi keempat se-Indonesia sejajar dengan Jakarta. Persoalan lain dalam ketenagakerjaan disinggung tentang pasar bebas dan tenaga kerja asing.
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Kepulauan Riau Raja Ariza, mengapresiasi kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua rombongan Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz ke Provinsi Kepulauan Riau.
Raja Ariza mengatakan, dulu Batam itu hanya nama kecamatan yang jumlah penduduknya sekitar 800 ribu jiwa, sekarang menjadi Kota Batam yang jumlah penduduknya sekitar 1,2 juta jiwa, sektor usahanya swasta dan kawasan industri.“Rakyat menginginkan pelayanan kesehatan semuanya gratis dan Pemerintah Daerah pun mempunyai keinginan yang sama,” katanya
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau Tagor Napitupulu mengatakan, ketika menerima lapoaran permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) selalu koordinasi dan komunikasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjung Pinang.
Kepala BP3TKI Tanjung Pinang Mangiring Hasoloan Sinaga mengatakan permasalahan PMI yang paling banyak di Kepulauan Riau adalah PMI yang bekerja di Luar Negeri bekerja secara musiman, sehingga harus ada aturan baru untuk melindungi para PMI.
Turut hadir dalam kunker Komisi IX ke Batam, Direktur Pelayanan Pengaduan BN2TKI R. Wisantoro, Kepala BP3TKI Tanjung Pinang Mangiring Hasoloan Sinaga, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Tanjung Pinang Yohan Maria Gideon Endro **** (Humas/ASH)
