Depok, BP2MI (14/06/2022) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) Program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan, Kamis (14/06/2022) di Wisma Hijau, Depok.

Pertemuan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dan 149 CPMI yang akan bekerja di Korea Selatan ini, sekaligus menjadi ajang pelurusan berbagai informasi tidak bertanggung jawab yang beredar di media sosial.

“Pemerintah bodoh jika dengan sengaja menutup penempatan PMI ke luar negeri. PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua negara setelah sektor migas dengan angka Rp. 159,6 T per tahun, angka ini bahkan lebih besar daripada sektor pariwisata. Tidak logis jika negara sengaja menutup penempatan bagi PMI. Jadi, bukan BP2MI yang sengaja menutup penempatan ke luar negeri, justru saya pribadi akan marah jika negara dengan sengaja dan zalim menutup penempatan PMI ke luar negeri,” ujar Benny.

Idealnya, Benny menjelaskan, ada sekitar 277.000 PMI setiap tahun yang ditempatkan di sekitar 150 negara penempatan, akan tetapi dikarenakan pandemi Covid-19, angka tersebut menurun menjadi 133.000 orang di tahun 2020 dan bahkan lebih buruk pada tahun 2021, hanya 72.000 PMI saja di 66 negara penempatan.

Benny menekankan, secara pribadi dirinya bahkan mendapat amanat khusus dari Presiden Joko Widodo, untuk melindungi dan memuliakan PMI sebagai pahlawan devisa negara.

“Tanggal 15 April 2020 saya dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara. Presiden berkata untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Beliau sering melihat PMI dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu di bandara, bahkan berdesak-desakan antri saat pulang. Padahal mereka itu sudah meresikokan nyawa dan mengorbankan keluarga demi negara ini. Disitu saya melihat kesungguhan komitmen keberpihakan pada rakyat di mata Presiden Jokowi bercampur dengan geramnya pada berbagai hal yang tidak beres terkait penanganan PMI di masa-masa sebelumnya,” jelas Benny.

Arahan Presiden ini, dijadikan oleh Benny sebagai dasar langkah pembuatan fasilitas Lounge PMI dan Fast Track VVIP khusus untuk para pahlawan devisa tersebut.

“Hal ini yang menjadi dasar saya menggandeng Menteri BUMN, Erick Thohir untuk membuat Lounge PMI sebagai tindakan penghargaan dan memuliakan derajat PMI sang pahlawan devisa negara agar sama dengan pejabat negara, pebisnis dan VVIP lainnya. Fast Track Jalur Khusus pun juga dibuat sehingga antrian PMI tidak bercampur dengan penumpang umum. Jalur khusus ini biasanya hanya dapat dinikmati oleh official diplomatic, kru pesawat, dan pejabat tinggi negara biasanya, tetapi kali ini PMI pun akan mendapat perlakuan sama bahkan diberi tanda khusus VVIP Pekerja Migran Indonesia,” tutur Benny, disambut riuh gemuruh tepuk tangan 149 PMI yang hadir di Wisma Hijau, Depok.

Benny menegaskan, tindakan-tindakan penghargaan tersebut sudah sepantasnya didapatkan oleh PMI karena sebenaranya dirinya dan pejabat negara lain pun digaji oleh rakyat. “Tidak ada pejabat negara yang menikmati gaji dan fasilitas hasil kepunyaan nenek moyangnya. Itu semua adalah hasil sumbangan dari rakyat, sehingga sudah patut dan layak bahwa demokrasi harus memaknai pejabat negara adalah pelayan rakyat dan bukan sebaliknya,” luap Benny.

Selain meluruskan informasi yang tidak benar di media sosial, Benny juga memaparkan berbagai upaya negara dalam melindungi PMI, salah satunya adalah dengan penyertaan surat credentials sebagai penanda legitimasi PMI sebagai putra-putri terbaik bangsa.

“Credentials biasanya menyertai kedatangan Duta-Duta Besar saat akan memulai tugas di negara penugasannya. Saat Dubes negara lain datang ke Indonesia dan diterima oleh Presiden, maka credentials ini akan menjadi legitimasi Duta Besar tersebut sebagai perwakilan resmi negara lain itu. Perlakuan yang sama diterima oleh PMI dan bahkan di belakang credentials PMI tersebut ada 10 destinasi wisata terbaik Indonesia. Bayangkan, jika 10% majikan dari total 277.000 PMI yang ditempatkan setiap tahunnya tertarik mengunjungi Indonesia, maka PMI juga sudah berkontribusi membantu pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata,” imbuh Benny.

Disamping itu, negara juga berkomitmen untuk membantu PMI agar tidak terjerat sindikat ijon rente yang sering terjadi pada PMI. Untuk itu diterbitkanlah program Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank BUMN, sebagai modal penempatan bekerja ke luar negeri tanpa agunan apapun dengan negara sebagai penjamin.

“Berbagai fasilitas yang diberikan untuk PMI, ditambah sistem pendataan Command Center BP2MI yang dapat melacak anak bangsa jika tertimpa masalah, berdasar nama, alamat asal, alamat tujuan bekerja, status asuransi, dan sebagainya, diharapkan semuanya menjadi semangat baru dalam pelindungan PMI secara maksimal,” lanjut Benny.

Benny juga mengucapkan selamat kepada 149 PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan. Ia tetap berkomitmen untuk mempercepat prose keberangkatan yang tertunda selama ini, serta akan menyelenggarakan Program Prelim ini secara zonasi di berbagai tempat di Indonesia.

“Selamat untuk setiap proses yang dilewati selama lebih dari 2 tahun. Proses percepatan keberangkatan sedang saya usahakan melalui extra flight untuk pemenuhan target 300 orang keberangkatan per minggu. BP2MI bekerjasama dengan Garuda Indonesia yang juga didukung oleh aliansi Korean Airlines dan Asiana. Kedepannya acara Prelim ini juga akan dilakukan melalui zonasi di berbagai daerah sehingga tidak tersentralisasi di Jawa saja, tetapi adil bagi seluruh WNI di hamparan Nusantara. Karena sudah menjadi tugas negara untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyatnya, dimana pun provinsi domisili mereka berada,” tutup Benny.* (Humas /MJV/CIE)

-