Jakarta, BP2MI (22/12) - Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyatakan  Negara harus hadir dan hukum harus bekerja untuk melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk mewujudkan itu, semua Kementerian/Lembaga harus bersinergi dan berkolaborasi.

Demikian disampaikan Benny saat  Peluncuran Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 2020 dengan tema "Menagih Pelindungan Buruh Migran Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19" yang diadakan di Hotel Akmani, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Acara ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Pekerja Migran Internasional.

Kepala BP2MI menegaskan, mengenai bagaimana permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari hulu.

"Penyebab pertama, karena masih banyak sindikat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di balik kekuasaan. Kejahatan penempatan PMI ilegal dilakukan secara sistematis oleh para komplotan oknum, yg dibekingi para elit kekuasaan, mulai dari oknum Imigrasi, Tenaga Kerja, TNI, bahkan oknum BP2MI. Yang kedua, adanya praktik ijon dan rente yang memberangkatkan PMI secara ilegal. Sehingga Negara kehilangan kontrol untuk melindungi para PMI yang ditempatkan secara ilegal," jelas Benny.

Ia menambahkan, seharusnya sinergi antar K/L sudah berlangsung sejak lama untuk pelindungan PMI. Tahun 2021, BP2MI akan roadshow ke 23 UPT BP2MI di seluruh Indonesia untuk bertemu dengan Pemda masing-masing. "Kami membicarakan mengenai mandat-mandat Undang-Undang yang harus turut ditangani Pemda. Ini semua agar tercipta sinergi dan kolaborasi, karena mungkin kita K/L menangani sendiri," lanjut Benny.

Ketua SBMI, Hariyanto Suwarno menjelaskan, bahwa tren kasus PMI dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 643 kasus telah diterima dengan persoalan berlapis dirasakan dari desa ke desa. Disebutkan bahwa ABK perikanan yang menempati posisi tertinggi dari segi tingkat kerentanan.

"Melalui acara ini, kami berharap terbangunnya strategi bersama untuk mendesain peningkatan perlindungan buruh migran melalui berbagai mekanisme yang ada," ungkap Hariyanto.

Sementara itu, Direktur PWNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengungkapkan, pentingnya pelindungan WNI juga sama pentingnya dengan adanya tanggung jawab kepada individu masing-masing untuk melaporkan dirinya sebagai bentuk pelindungan dirinya di luar negeri.

Hadir pula dalam diskusi ini, Kasubdit Perlindungan TKI, Direktorat PPTKLN Kemnaker, M. Ridho Amrullah; perwakilan ILO, Sinthia Dewi; perwakilan IOM, Eni Rofiatun; dan perwakilan AICHR, Yuyun Wahyuningrum. ** (Humas/MIT/cie)

-