Thursday, 24 June 2021

Berita

Berita Utama

Pembinaan di UPT BP2MI Sumatera Barat, Kepala BP2MI Tegaskan Penguatan Ideologi dan Pelayanan Pelindungan PMI

-

00.06 6 June 2021 166

Pembinaan di UPT BP2MI Sumatera Barat, Kepala BP2MI Tegaskan Penguatan Ideologi dan Pelayanan Pelindungan PMI

Padang, BP2MI (6/6) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdany menekankan pentingnya  supporting system untuk mewujudkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, dengan tegas Kepala BP2MI berujar akan memberikan sanksi tegas bila ada ASN di jajaran BP2MI yang nyata-nyata menyebarkan ideologi lain, selain Pancasila dan terlìbat antivitas anti Pancasila dan anti keragaman.

"Saya minta soliditas, kekompakan, kerja yang produktif itu terus dijaga dan ditingkatkan, tanpa supporting system yang baik, kita tidak akan bisa mewujudkan PMI yang bahagia dan sejahtera," ujar Benny  dalam kunjungan ke Padang, Sumatera Barat, Kepala BP2MI  memberikan pengarahan di kegiatan pembinaan pegawai di UPT BP2MI Sumatera Barat, Minggu, (6/6/2021). 

Pembinaan pegawai UPT BP2MI Sumatera Barat ini merupakan  rangkaian Sosialisasi UU No. 18/2017 di provinsi Sumatera Barat.  Ini merupakan provinsi ke-9 dalam putaran sosialisasi UU No. 18/2017 pengganti UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

Dalam arahan di hadapan puluhan pegawai UPT BP2MI Sumatera Barat dan juga disaksikan secara online oleh para pegawai BP2MI di seluruh UPT BP2MI di daerah-daerah lainnya, Benny Rhamdani mengungkapkan, sehebat apapun pimpinan dalam instansinya, jika tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik, pasti akan mengganggu produktivitas pekerjaan pegawainya. 

Disebutkan bahwa terdapat 7 orang ASN berstatus PPNPN di UPT BP2MI Sumatera Barat, Benny berujar, dirinya tidak akan mengambil kebijakan dan keputusan untuk mengeluarkan PPNPN dari BP2MI walaupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menginstruksikan tiap instansi untui mengurangi jumlah PPNPN mereka tiap tahunnya. 

"Saya tidak ingin tangan saya digunakan untuk mengurangi PPNPN secara besar-besaran dan mengecewakan orang uang mungkin sudah lama bekerja untuk BP2MI. Jadi untuk membalasnya, mereka harus menunjukkan loyalitas dan disiplin serta kerja dengan sebaik-baiknya di BP2MI." jelasnya.

Benny mengingatkan bahwa BP2MI merupakan institusi yang sangat penting dan strategis bagi penempatan PMI dan untuk masyarakat yang memiliki mimpi bekerja ke luar negeri. "Saya minta UPT BP2MI lebih aktif berkomunikasi dengan teman-teman media, sampaikan ke mereka 9  program prioritas yang sudah dilakukan, apa yang akan dikerjakan ke depan, capaian-capaian prestasi, serta sampaikan permasalahan - permasalahan apa yang sulit ditangani sendiri oleh BP2MI sehingga butuh sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk Pemda, Kepolisian, kelompok Masyarakat Sipil, dan Stakeholder terkait lainnya." jelasnya.

Benny mengatakan, saat ini BP2MI sedang membangun paradigma dengan mindset baru, dulu PMI yang awalnya disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seolah-olah merupakan pekerja rendahan, saat ini kita harus mensosialisasikan ke masyarakat bahwa PMI merupakan sumber devisa dengan jumlah yang sangat besar dan menjadi pemasukan terbesar kedua untuk negara Indonesia. Pemerintah wajib membalas dengan kerja kita memberikan pelayanan terbaik bagi PMI, contohnya adalah lounge PMI di Bandara Soekarno-Hatta untuk PMI sebagai warga negara VVIP yang harus mendapatkan penghormatan yang layak.

"Saat ini kita menghadapi masalah serius, yaitu penempatan ilegal, kita harus bekerjasama dengan banyak pihak, ambil informasi dari mereka, jadikan referensi untuk mengambil kebijakan dan tindakan, selamatkan warga negara kita, agar mereka tidak jadi korban penempatan ilegal," ujarnya

Terkait target penempatan PMI di Sumbar yang disebutkan sebanyak 2.000 orang, Benny menghimbau untuk mencapainya dengan mengatur strategi dan upaya dengan rumuskan strategi bekerja sama  dengan berbagai pihak untuk perbanyak sosialisasi secara masif ke sekolah-sekolah, kampus-kampus dengan menggandeng BLK dan LPK. Orientasi berfokus pada sektor formal penempatan PMI misalnya ke negara Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan dengan gaji minimal belasan juta di negara-negara tersebut dan memiliki regulasi pelindungan yang baik.*(Humas/LDA/MH)