Jombang BP2MI (26/1) - Selaras dengan Program Prioritas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dicanangkan oleh Kepala BP2MI,  Benny Rhamdani, yakni Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Multi-stakeholder terkait Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), BP3MI Jawa Timur kembali melakukan Pembahasan Draf Kesepakatan yang kali ini Pembahasan tersebut dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Jombang, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Disnaker, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala BP3MI Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai Tindak Lanjut dari Kunjungan P4MI Sidoarjo selaku perpanjangan tangan dari BP3MI Jawa Timur ke Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang pada tanggal 23 November 2022 lalu.

Tujuan diadakannya Nota Kesepakatan tersebut adalah sebagai bentuk awal Kolaborasi dan Sinergitas antara BP2MI dengan Kabupaten Jombang. Nota Kesepakatan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan Pelindungan saja melainkan juga bisa dimanfaatkan untuk Kegiatan Penempatan seperti Sosialisasi Program Penempatan Pemerintah dan lain sebagainya. “Nota Kesepakatan tersebut akan menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dan akan mempererat kerja sama yang sudah terjalin selama ini antara BP2MI dengan Kabupaten Jombang.” Tutur Kepala BP3MI Jawa Timur, Titis Wulan dari. 

Sementara itu, Perwakilan Kabupaten Jombang menyambut positif adanya Nota Kesepakatan antara BP2MI dengan Kabupaten Jombang terkait PMI, “Selama ini kerja sama antara BP2MI dengan Kabupaten Jombang telah terjalin dengan baik, salah satunya terkait dengan Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Wilayah Kabupaten Jombang. Nota Kesepakatan ini kami harapkan dapat meningkatkan sinergitas antara BP2MI dengan Kabupaten Jombang ditengah keterbatasan yang kami miliki.” Imbuh Kuswanto Inspektur Kabupaten Jombang

Lebih lanjut, Titis Wulandari juga menyatakan apresiasinya terhadap Pemerintah Kabupaten Jombang atas respon positif tersebut. 

“Meskipun Jombang sendiri bukanlah Daerah dengan jumlah PMI yang banyak, namun respon Kabupaten Jombang dalam penandatanganan Nota Kesepakatan ini patut diapresiasi, ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang sejalan dengan amanat Undang-Undang dan aktif memberikan Pelindungan terhadap warganya.” pungkas Titis. *(BP3MI Jatim)