Bali, BP2MI (4/11) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bertema “Sinergi dan Kolaborasi Menuju Gerakan Aksi Lindungi  Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bali, Kamis (4/11/2021)
 
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani berharap adanya forum Rakornis ini, dapat dilakukan konsolidasi, serta memotret secara utuh kondisi lapangan sehingga dapat disusun peta jalan dalam hal pelindungan PMI.

“Mudah-mudahan melalui acara ini, kita bisa menyatukan pemahaman atas kewenangan yang masih terjadi perbedaan. Mudah-mudahan kita bisa mengkonsolidasikan kekuatan kementerian/lembaga yang secara irisan diberikan kewenangan dalam hal penanganan Pekerja Migran. Mudah-mudahan kita bisa memotret secara utuh kondisi lapangan, menyusun peta jalan, dan mampu merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak. Di balik itu semua, tentu kita harus mampu melakukan aksi dan tindakan-tindakan nyata di lapangan yang bisa kita wujudkan secara bersama-sama,” harap Benny di Grand Ballroom The Stones Hotel, Bali Kamis (4/11/2021).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo yang hadir langsung dalam forum ini, menyatakan kesiapannya dalam upaya mendukung penguatan kelembagaan BP2MI. Tak hanya itu, Tjahjo juga menyatakan bahwa pelindungan terhadap PMI sejatinya merupakan bagian dari Nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Pelindungan PMI juga bagian penting dari Nawacita ke-7 Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Dengan demikian, optimalisasi kelembagaan pelindungan PMI, apabila dilaksanakan secara maksimal, akan memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian visi misi  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” terang Tjahjo.

Mewakili Gubernur Bali, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Ida Bagus Ngurah Arda, selaku tuan rumah menyampaikan apresiasinya atas forum yang digelar BP2MI yang diselenggarakan di Bali.

“Sejak 2005, Pemerintah Provinsi Bali melalui surat Gubernur Bali, menggariskan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka penempatan tenaga kerja ke luar negeri, adalah hanya mengisi kesempatan kerja formal dengan tingkat ketrampilan menengah ke atas. Hal ini dimaksudkan tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri adalah tenaga kerja yang terpilih, terlatih, memiliki skill, dan tersertifikasi, agar mampu bersaing di pasar kerja serta memiliki keunggulan yang komprehensif,” ujar Ida Bagus

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), I Ketut Kariyasa Adnyana, mengapresiasinya kepada BP2MI atas upaya serius yang dilakukan untuk memutus mata rantai sindikasi penempatan PMI ilegal.

“Kami sangat apresiasi sekali, waktu rapat kerja kami di DPR bersama dengan Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan BP2MI selalu disampaikan optimisme Kepala BP2MI untuk menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP. Selain juga kendala-kendala yang utama adalah disampaikan, yakni keterbatasan anggaran dan postur anggaran yang tidak sehat. BP2MI mengambil kebijakan yang cukup revolusioner dan progresif menurut kami, yakni ada 10 item pekerjaan yang digratiskan (dibebaskan) biaya penempatannya. Kemudian terobosan untuk menggandeng bank BUMN dan mengubah mekanisme penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi calon PMI,” ucapnya.

Dalam rangkaian rakornis juga dilakukan pemberian piagam penghargaan, dan pencanangan kembali Zona Integritas dengan disaksikan secara langsung Menpan RB, Tjahjo Kumolo.

Tak hanya itu, turut digelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait penempatan dan pelindungan PMI, maupun peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Universitas yang dilakukan secara langsung.

Turut serta memberikan paparan dalam forum ini, Ketua Dewan Pengarah Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, Komjen Pol. (Purn.) Suhardi Alius; Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 Kantor Staff Presiden (KSP), Bambang Prihambodo yang hadir secara virtual; serta Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah Winasih. **(Humas/MSA/MIF/YH)

-