Jakarta, BP2MI (22/9) – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, gelar rapat pimpinan (rapim) membahas beberapa permasalahan mendesak yang harus segera diambil keputusannya. Rapim berlangsung di Ruang Rapat Adelina Sau BP2MI, Rabu (21/9/2022).

Sebagai tindak lanjut pertemuan BP2MI dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada 15-19 September, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta kolaborasi perang total Negara dengan sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI), Benny Rhamdani menyoroti beberapa faktor penting dari pertemuan tersebut.

Benny menyatakan, pertemuan antar lembaga negara yang dihadiri langsung oleh Menlu Retno Marsudi, Menkopolhukam Mahfud MD, Panglima TNI Andika Perkasa, serta representatif dari Polri, Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), dan berbagai instansi terkait tersebut, mencerminkan dayung bersambung kerja bersama untuk membuktikan negara hadir dalam penanganan TPPO. 

“Kemenkopolhukam akan meng-orkestrasi pencegahan TPPO lintas instansi ini, jika instansi lain sudah bersiap, saya ingin BP2MI juga siap, terutama Balai Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berada di daerah. Saya tidak mau dianggap instansi lain sudah siap, tetapi BP2MI tidak siap dan melempem dalam penanganan TPPO,” tegas Benny.

Menurut Benny, peningkatan kapasitas kepada Kepala, serta jajaran BP3MI untuk penanganan TPPO harus dilakukan, agar kolaborasi pencegahan TPPO lintas instansi dapat berjalan lancar. Dalam pengakuannya, Benny juga menyebutkan bahwa, banyak Kepala BP3MI di daerah yang masih takut dalam tindakan pendegahan TPPO.

“Kepala BP3MI tidak perlu takut karena pencegahan TPPO tidak sendirian, hal ini tergantung pada komunikasi horisontal dan vertikal, Pemda dan Pusat. Maka dari itu penguatan kapasitas akan diberikan dalam hal koordinasi, komunikasi, pembekalan teknis, penggalian informasi, dan sebagainya,” tegasnya.

Disepakati bersama bahwa, akan diselenggarakan pertemuan segitiga antara Mabes Polri, Kemenkopolhukam, dan BP2MI setiap bulannya. 

“Pada momen ini, para pejabat duduk di ruangan ini, di luar sana ratusan CPMI diberangkatkan ke luar negeri tanpa prosedur yang benar,” pungkas Benny kembali mempersiapkan jajarannya, serta kembali mengingatkan bahwa Indonesia sedang dalam darurat perdagangan manusia. (Humas/TDW/MH/BJG)

-