Jakarta, BP2MI (12/11) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan (KTA) kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI, di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, BP2MI Pusat, Jakarta Selatan, Jumat (12/11).

Di awal sambutannya, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengajak para audien untuk mengingat kembali proses dan perjuangan panjang penetapan kebijakan KTA sebagai tindak lanjut Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang telah diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2021 lalu.

“KTA yang sudah di-launching di BNI adalah perjuangan berdarah-darah karena telah berhasil melalui berbagai gangguan dari berbagai pihak untuk membatalkannya, bahkan pada malam sebelumnya hingga saat acara launching akan dimulai,” jelas Benny dalam acara yang dihadiri langsung oleh Manajer Divisi Konsumen Produk dan Penjualan BNI, Emilia. 

Benny menyampaikan, kritik dan penolakan pun muncul dari berbagai penjuru yang mengatakan seolah ada permainan antara BP2MI dengan BNI. Padahal Keputusan Kepala BP2MI Nomor 214 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan PMI menyebutkan tidak hanya BNI, namun juga perbankan lainnya, baik pemerintah maupun swasta. 

“Tidak disebutkan kata BNI. Karena kalau cuma satu bank itu monopoli perusahaan tertentu namanya. BNI hanya pihak bank pemerintah yang mengambil inisatif awal”, tegas Benny.

Kendati demikian, Benny sangat yakin dengan keputusan yang diambil sebagai bentuk keberpihakan kepada PMI. 

“Oleh karena itu, saya berharap sosialisasi yang dibiayai uang negara ini benar-benar bisa diikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Kepala UPT sehingga bisa menyatakan siap untuk memberikan pelayanan maksimal di lapangan”, tutur Benny.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Benny menjelaskan fasilitas KTA tersebut juga dapat diakses oleh kurang lebih 12.000 CPMI Korea dan Taiwan yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19.

“BNI sudah setuju, karena CPMI sudah dikejar-kejar untuk segera melunasi hutangnya. Informasi terbaru, Korea telah menyatakan untuk membuka kembali penempatan dan tinggal menunggu informasi dari HRDK pusat terkait teknis”, pungkas Benny.** (Humas/MIF/MSA)

-