Jakarta, BP2MI (19/2) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) menggelar Konsinyasi Penyelesaian Administrasi Penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Digelar di Avenzel Hotel & Convention, Cibubur, Bekasi, Senin (19/2), Kepala Biro SDMO BP2MI, Yana Anusasana D.E., mengatakan bahwa Seleksi Pengadaan PPPK BP2MI Tahun 2023 telah diselenggarakan sejak 19 September 2023.

“Jumlah formasi yang dibuka adalah sebanyak 277 formasi, dengan hasil seleksi kompetensi PPPK BP2MI Tahun Anggaran 2023, telah lulus 232 pelamar dengan rincian formasi khusus 194 pelamar dan formasi umum 38 pelamar,” ujar Yana.

Yana menambahkan, setelah melewati serangkaian proses dan tahapan seleksi yang cukup panjang, dilaksanakan tahapan pengusulan atau penetapan NI PPPK, yang mana selesainya seluruh tahapan tersebut tidak lepas dari kontribusi Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama masa seleksi berlangsung.

“Bahwa per tanggal 13 Februari 2024, BP2MI telah mengusulkan penetapan NI PPPK sejumlah 232 usul melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah difasilitasi oleh BKN. Dengan adanya SIASN ini, seperti yang kita ketahui pengusulan menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dengan data CPPPK saat melamar,” imbuhnya.

Yana mengatakan, adapun kendala-kendala yang dialami saat pengusulan, dapat diselesaikan dengan komunikasi dan kerja sama yang baik dari Tim BKN dan Tim BP2MI, untuk selanjutnya dapat diverifikasi dan disetujui, serta diterbitkan Persetujuan Teknis Penetapan NI, sehingga dapat dilakukan Pelantikan Pengangkatan menjadi PPPK.

“Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas seluruh kontribusi dan atensi dari Tim BKN dan pihak-pihak yang terlibat selama proses seleksi berlangsung sampai dengan hampir selesainya pengangkatan PPPK di lingkungan BP2MI,” pungkas Yana.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Sri Widayanti. **(Humas/MSA/Aff)

-