Thursday, 6 August 2020

Berita

Berita Utama

Menkumham Dukung BP2MI Bentuk Satgas Sindikasi PMI Nonprosedural

-

00.07 16 July 2020 345

Menkumham Dukung BP2MI Bentuk Satgas Sindikasi PMI Nonprosedural

Jakarta, BP2MI (16/7) - Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, di kantor Menkumham, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Kepala BP2MI menyampaikan bahwa selama ini kerja sama telah terjalin baik antara BP2MI dengan Kemenkumham, khususnya terkait sistem kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama masa pandemi Covid-19.

"Terima kasih atas kerja sama dalam terintegrasinya SIMKIM milik Direktorat Imigrasi dengan SISKOTKLN milik BP2MI. Selanjutnya kami harapkan kerja sama lebih lanjut, juga dukungan dalam memberantas sindikasi penempatan PMI nonprosedural," ungkap Benny.

Pemberantasan sindikasi penempatan PMI nonprosedural ini ditegaskan Benny adalah cara memerdekakan PMI sebagai warga negara VVIP yang telah menyumbangkan remitansi bagi negara.

"Presiden sudah memerintahkan saya sebagai Kepala BP2MI untuk memberantas para sindikasi ini. Komitmen BP2MI dalam hal ini akan ditegaskan melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI Nonprosedural pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus nanti. Saya juga harapkan kerja sama dan dukungan dari Kemenkumham, terutama saat kerja di lapangan, karena kami tidak dapat bekerja sendiri," tambah Benny.

Benny menyampaikan, BP2MI akan membentuk kembali lounge khusus bagi PMI di Bandara Soekarno-Hatta untuk memudahkan proses kepulangan sekaligus pendataan PMI yang kembali ke Indonesia. BP2MI dalam hal ini telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, dan telah digagas pembentukan lounge ini di Terminal 3.

"Saat PMI pulang ke Indonesia, tentu perlu pengawalan. Lounge ini nantinya akan kita kontrol bersama, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dulu," jelas Benny.

Terkait perlindungan PMI dengan membentuk Satgas di lapangan, Menkumham, Yasonna Laoly menyatakan siap mendukung gagasan tersebut.

"Saya siap mendukung pembentukan Satgas tersebut, dan sebagai saran, kalau bisa melalui Peraturan Presiden agar payung hukumnya lebih kuat dan dapat menjangkau seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait masalah PMI ini," ucap Yasonna.

Kepala BP2MI berharap melalui pertemuan ini, dapat lebih menguatkan jalinan hubungan baik yang telah ada antara BP2MI dan Kemenkumham.

"Mudah-mudahan koordinasi kita di lapangan semakin ketat, baik terkait bagian Imigrasi, maupun terkait integrasi data. Praktik-praktik penempatan PMI nonprosedural ini banyak macamnya, misalnya ada yang menggunakan visa umroh untuk berangkat ke luar negeri. Untuk itu kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar pelindungan PMI dapat kita kawal bersama, seperti pesan Presiden, dari ujung rambut sampai ujung kaki," tutup Benny. ** (Humas/MIT/Ulv/Agrit)