Jakarta, BP2MI (21/01/2020) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang Budie Utama Razak membuka kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Tingkat UAKPA dengan tema Laporan Keuagan yang Akuntabel, Cermin Pelaksanaan Pengendalian Intern yang Efektif di Hotel Sari Pacific, Jakarta, pada Senin (20/01/2020).

“Penyerapan anggaran adalah sesuatu yang penting, tapi ada sesuatu yang lebih penting yaitu penyerapan yang diiringi pertanggungjawaban yang baik dan hasil kinerja yang baik pula,” ujar Tatang.

Reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 20-24 Januari 2020 ini diikuti oleh 5 satuan kerja pusat dan 23 satuan kerja daerah dari seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akutansi dan penyajian Laporan Keuangan BP2MI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan BP2MI yang berkualias dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama Inspektur BP2MI, Firdaus Zazali, menyampaikan  bahwa  kegiatan Reviu Laporan Keuangan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan BNP2TKI.

“Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan dua kali dalam setahun. Reviu Laporan Keuangan Semester I dan Reviu Laporan Keuangan Akhir tahun yang sedang kita laksanakan kali ini,” ujar Firdaus.

Firdaus menambahkan, ruang lingkup reviu ini meliputi penelaahan atas penyelenggaran akutansi dan penyajian laporan keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada Satuan Kerja di lingkungan BP2MI.

“Kami mengharapkan kebersamaan dari seluruh peserta, khususnya komitmen Kepala Satuan Kerja untuk ikut mengawal dan membantu mengendalikan para pengelola BMN (Barang Milik Negara). Sehingga proses reviu dapat berjalan tertib, fokus, lancar, dan sesuai harapan untuk menghasilkan Laporan Keuangan BP2MI yang berkualitas, akuntabel. Dan pada akhirnya, kita dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” jelas Firdaus.

Terlebih lagi, pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan merupakan suatu kewajiban bagi Kementerian/Lembaga untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan Anjar Prihantoro, Deputi KLN dan Promosi Elia Rosalina, Kepala Biro Hukum dan Humas Sukmo Yuwono, Kepala Biro Keuangan dan Umum Hasan Abdullah, Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Heni Hamidah, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Arini Rahyuwati, Direktur PH 1 Seriulina Br Tarigan, Direktur PH 2 Sri Andayani, Direktur Promosi Dwi Anto, dan Direktur Mediasi dan Advokasi Yana Anusasana.*** (Humas/AH/SD)