Jakarta, BNP2TKI (12/9) - - Kementerian Luar Negeri RI kembali menggelar Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award, di Jakarta, Rabu (11/09/2019). Acara ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2015 silam. Di tahun kelima ini, banyak nama yang masuk nominasi lantaran berhasil menyelamatkan WNI yang berada di wilayah konflik.

Dikutip dari situs Kemlu, nama Hassan Wirajuda dipilih sebagai sebuah penghargaan karena mantan Menlu pada periode 2001-2009 itu merupakan inisiator dan pelopor dari pengarusutamaan (mainstreaming) upaya perlindungan WNI dan BHI di luar negeri oleh Kementerian Luar Negeri pada khususnya, dan oleh Pemerintah RI pada umumnya.

Dr. Nur Hassan Wirajuda merupakan Menteri Luar Negeri RI ke-15. Pada tahun 2002, Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Hassan berhasil membentuk suatu direktorat baru yang memiliki tugas dan fungsi khusus untuk mengkoordinasikan penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Pada tahun 2006, Hassan Wirajuda memperkenalkan konsep Citizen Service di 16 Perwakilan RI di mana terdapat konsentrasi WNI. Pada tahun 2008, gagasan tersebut dilembagakan dengan dikeluarkan Permenlu 04/2008 mengenai Perwakilan Citizen Service yang menjadi dasar hukum penetapan 24 Perwakilan sebagai Perwakilan Citizen Service

Penghargaan tahun ini diberikan kepada 17 nama penerima penghargaan (Individu – organisasi), yang dianggap telah berkontribusi secara signifikan dalam isu perlindungan WNI di luar negeri. Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) Desa Lontar, binaan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Serang, menjadi salah satu dari penerima penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Tahun 2019.

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi menyatakan bahwa Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award diberikan kepada pihak – pihak yang telah memberikan kontribusi kepada misi kemanusiaan, khususnya  membantu WNI di luar negeri.

"Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award merupakan bentuk penyampaian rasa terima kasih pada upaya - upaya perlindungan WNI serta orang-orang dan organisasi yang bekerja pada upaya itu", ujar Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat menyampaikan pidato pembuka Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) 2019.

“Penyelenggaraan HWPA ini telah membangun budaya baru, budaya menolong warga kita di luar negeri. Bila dulu ada masalah, lambat merespon, kini terjadi revolusi mental dengan merespon cepat atas berbagai kasus yang dialami warga kita di luar negeri”, tambah Retno Marsudi.

KKBM Desa Lontar sebagai salah satu penerima penghargaan dinilai telah melakukan berbagai pencegahan bagi para PMI non prosedural. KKBM Lontar telah berhasil mendorong Pemerintah Desa dalam penempatan PMI secara non prosedural dengan menyusun Peraturan Desa (Perdes) pada akhir tahun 2018. Perdes tersebut berisi tentang Perlindungan PMI dan menargetkan Desa Lontar sebagai Desa PMI Prosedural.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), melalui BP3TKI Serang memberikan dukungan dalam pencapaian setiap indikatornya. Untuk mendorong aktifitas kegiatan KKBM Desa Lontar, BP3TKI Serang memberikan fasilitas pembentukan dan pengembangan berupa pembiayaan operasional dan sarana prasarana bagi penggerak serta anggota KKBM seperti, pelatihan pemberdayaan ekonomi, informasi penempatan dan perlindungan PMI, dan advokasi, serta pembinaan secara berkala.

Sebelum malam penghargaan, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, BNP2TKI juga berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI dengan membuka booth pelayanan publik dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Peran Penting BNP2TKI dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *** (Humas/Agrit/Flo)