Mataram, BP2MI (22/3) - UPT BP2MI Mataram menerima sambutan hangat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Hasan Basri, di ruang kerjanya di Sumbawa, Rabu (17/3/2021). Didampingi Kadisnakertrans Kab. Sumbawa, Sekda yang saat ini juga menjadi Plh. Bupati Sumbawa menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergitas koordinasi yang selama ini telah terjalin sangat baik antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan UPT BP2MI Mataram.

Kepala UPT BP2MI Mataram, Abri Danar Prabawa menjelaskan bahwa maksud kedatangan UPT BP2MI Mataram ke Sumbawa selain bersilaturahmi adalah berkoordinasi dengan Pemda Sumbawa terkait pelaksanaan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), lebih spesifik lagi bagi PMI asal Kabupaten Sumbawa.

"Hal ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar, salah satunya mengenai pengadaan peningkatan kompetensi PMI," tandas Abri Danar.

Pemerintah Daerah Sumbawa menyadari bahwa saat ini mayoritas warganya yang bekerja ke luar negeri tidak memiliki kompetensi sehingga lebih banyak bekerja di bidang informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

"Saat ini warga kami yang bekerja keluar negeri cukup banyak sebagai PLRT ke negara Timur Tengah, dengan harapan dapat merubah nasib dan ekonomi keluarga. Namun banyak yang berangkat secara nonprosedural sehingga bermasalah. Sudah tidak memiliki kompetensi, berangkat pun ilegal," ungkap Sekda Hasan. Menurutnya, pola pikir masyarakat Sumbawa khususnya yang ingin bekerja keluar negeri ini harus dirubah, tidak asal berangkat saja, harus tahu aturan.

"Saat ini kebanyakan mereka termakan janji calo, padahal seharusnya mereka memiliki kemampuan sebelum berangkat.  Selain itu budaya konsumtif juga masih melekat pada masyarakat, sehingga ketika pulang membawa uang hasil bekerja di luar negeri malah tidak dikelola dengan baik sehingga memaksa mereka kembali bekerja di luar negeri. Sayangnya, banyak yang berangkat dengan cara yang tidak prosedural," jelas Hasan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendukung adanya pembebasan biaya penempatan bagi PMI, khususnya untuk peningkatan kompetensi bagi CPMI dan berharap BP2MI dapat memberikan kriteria kebutuhan kompetensi CPMI yang dibutuhkan beserta jabatannya, sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan angggaran untuk pelatihan.

Diakhir pertemuan, Sekda Hasan mewakili Pemerintah Daerah Sumbawa mendukung keberadaan UPT BP2MI Mataram untuk terus menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan pelindungan bagi CPMI/PMI asal Provinsi NTB. ** (Humas/UPT BP2MI Mataram) 

-